PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA KEPOLISIAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 707/PID.SUS/2017/PN.TNG)

Tidak dapat dipungkiri memang akhir-akhir ini banyak kasus aparat penegak hukum kepolisian yang terlibat dalam tindak pidana narkotika. Salah satu kasus yaitu AVP anggota kepolisian Polsek Cipondoh Tangerang yang terlibat dalam kasus percobaan atau pemufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika. Sebagai aparat penegak hukum sudah seharusnya mengerti bahwa tindakan tersebut selain bertentangan dengan UU Narkotika juga menyalahi kode etik Kepolisian, sehingga timbul permasalahan Bagaimanakah pengaturan hukum pidana bagi aparat Kepolisian yang terbukti secara hukum melakukan tindak pidana narkotika dalam kasus putusan Nomor 707/Pid.Sus/2017/PN.Tng? Bagaimanakah pelaksanaan penegakan kode etik profesi kepolisian yang dinyatakan sah secara hukum terbukti melakukan tindak pidana narkotika? Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian yuridis normatif. Berdasarkan hasil analisis bahwa oknum kepolisian yang terbukti secara sah melanggar tindak pidana narkotika proses hukumnya tunduk pada lingkungan peradilan umum. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 29 Ayat (1) UU Kepolisian jo Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Teknis Institusional Peradilan Umum Bagi Anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Dalam kasus AVP, hakim telah menyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1). AVP dapat dikenakan pemberatan pidana karena sebagai pejabat penegak hukum telah melanggar sumpah jabatan sebagai anggota kepolisian yang harus mengayomi masyarakat dari maraknya peredaran narkotika. Pelaksanaan penegakan kode etik profesi kepolisian yang dinyatakan sah secara hukum terbukti melakukan permufakatan jahat atau percobaan dalam tindak pidana narkotika dalam kasus AVP diperoses setelah terlebih dahulu proses pidana dijalankan dan telah memenuhi kekuatan hukum tetap. Putusan sidang kode etik profesi diputus 6 (enam) bulan kemudian setelah putusan Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan kasus AVP berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor Kep/228/II/2018 tentang Pemberhentian Tidak Hormat dari Dinas Polri yang didasarkan pada Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor PUT/04/X/2017/KKEP tanggal 25 Desember 2017, AVP terbukti melanggar Pasal 12 Ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Republik Indonesia. Keputusan Kode etik tersebut mengakhiri hubungan kedinasan AVP sebagai anggota kepolisan dan hak yang diperoleh yaitu berhak mendapatkan nilai tunai Asabri

1.  UEU-Undergraduate-14180-cover.Image.Marked.pdf - 177 KB
2.  UEU-Undergraduate-14180-pernyataan.Image.Marked.pdf - 473 KB
3.  UEU-Undergraduate-14180-pengesahan.Image.Marked.pdf - 498 KB
4.  UEU-Undergraduate-14180-persetujuan.Image.Marked.pdf - 451 KB
5.  UEU-Undergraduate-14180-publikasi.Image.Marked.pdf - 601 KB
6.  UEU-Undergraduate-14180-persetujuan jurnal.Image.Marked.pdf - 622 KB
7.  UEU-Undergraduate-14180-abstrak.Image.Marked.pdf - 155 KB
8.  UEU-Undergraduate-14180-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 157 KB
9.  UEU-Undergraduate-14180-daftar isi.Image.Marked.pdf - 160 KB
10.  UEU-Undergraduate-14180-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 292 KB
11.  UEU-Undergraduate-14180-lampiran PUTUSAN NOMOR 707-PID.SUS.2017-PN.TNG.Image.Marked.pdf - 0 KB
12.  UEU-Undergraduate-14180-bab1.Image.Marked.pdf - 325 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD
• TINJAUAN HUKUM TENTANG DUGAAN TINDAK PIDANA PENYUAPAN DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH PENGEMUDI TERHADAP POLISI
• TINJAUAN HUKUM KETENAGAKERJAAN TERHADAP PERUSAHAAN YANG TIDAK MEMILIKI PERJANJIAN KERJA DAN PERATURAN PERUSAHAAN SECARA TERTULIS PADA PT.XYZ
• PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK TERLANTAR DALAM MENDAPATKAN AKTA KELAHIRAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN